ali.halodunia.net

Blog

  • Polda Metro Tegaskan Pelimpahan RS dan TT ke Kejati DKI Sesuai Prosedur KUHAP

    Polda Metro Tegaskan Pelimpahan RS dan TT ke Kejati DKI Sesuai Prosedur KUHAP

    Polda Metro Tegaskan Pelimpahan RS dan TT ke Kejati DKI Sesuai Prosedur KUHAP

    Jakarta – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap II terhadap tersangka RS dan TT ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

    Pelimpahan tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen elektronik.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

    “Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP, ” ujar Kombes Iman.

    Kombes Iman juga menanggapi adanya dugaan intervensi dalam proses penyidikan. Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah adanya upaya menghalangi, mengganggu, atau menghambat proses penyidikan, namun penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut secara bijak dan sesuai prosedur hukum.

    Ia mengajak seluruh pihak memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat. Jika ada pihak yang menilai terdapat hal tidak tepat dalam proses hukum, tersedia mekanisme resmi seperti praperadilan maupun saluran pengawasan internal.

    “Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya, ” katanya.

    Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran maupun masukan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta hukum, bukan melalui narasi provokatif, hoaks, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    Kombes Budi menjelaskan, upaya paksa yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum dilakukan penahanan, penyidik wajib melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka untuk memastikan kondisi kesehatannya.

    Pemeriksaan dan perawatan medis di RS Polri Kramat Jati dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses hukum ini ditegaskan bukan menyasar personal, profesi, atau ketokohan seseorang, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang didukung alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan bukti lainnya.

  • Pihak Polda Metro Jelaskan Alasan Roy-dr Tifa Dibawa ke RS Polri Sebelum Ditahan

    Pihak Polda Metro Jelaskan Alasan Roy-dr Tifa Dibawa ke RS Polri Sebelum Ditahan

    Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Roy Suryo dan dokter Tifa dibawa ke RS Polri, sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Diketahui, Roy Suryo dan dokter Tifa merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan penyidik sebelum seorang tersangka ditahan.

    “Kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan,” kata Budi, Senin (22/6/2026) (timecode 00:54).

     

  • Polda Metro Jelaskan Alasan Roy-dr Tifa Dibawa ke RS Polri Sebelum Ditahan

    Polda Metro Jelaskan Alasan Roy-dr Tifa Dibawa ke RS Polri Sebelum Ditahan

    Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Roy Suryo dan dokter Tifa dibawa ke RS Polri, sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Diketahui, Roy Suryo dan dokter Tifa merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan penyidik sebelum seorang tersangka ditahan.

    “Kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan,” kata Budi, Senin (22/6/2026) (timecode 00:54).

     

  • Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Roy Suryo-Dokter Tifa Dibawa ke RS Polri

    Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Roy Suryo-Dokter Tifa Dibawa ke RS Polri

    Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Roy Suryo dan dokter Tifa dibawa ke RS Polri, sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Diketahui, Roy Suryo dan dokter Tifa merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan penyidik sebelum seorang tersangka ditahan.

    “Kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan,” kata Budi, Senin (22/6/2026) (timecode 00:54).

     

  • Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

    Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

    Bantah Tudingan Zalim soal Penangkapan Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Lihat Lagi Prosesnya

    Polda Metro Jaya membantah tudingan zalim dalam upaya penangkapan serta penahanan terhadap Roy Suryo dan Tyassuma Tifauzia alias dr Tifa.

    Keduanya ditangkap terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (19/6/2026).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta pihak yang menuding adanya kezaliman untuk mengkaji ulang upaya yang dilakukan polisi.

    “Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezaliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

    Menurut Budi, penangkapan terhadap Roy dan dr Tifa bukan tindakan personal, melainkan didasari ketentuan hukum.

     

    Menurut dia, upaya penangkapan tersebut merupakan rangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

    “Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan,” ujar Budi.

    “Tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Jadi proses itu yang harus kita sama-sama mengedukasi,” imbuh dia.

    Ia pun meminta pihak menuding polisi berbuat zalim untuk bersikap bijak dan tidak memprovokasi masyarakat.

    “Maka kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut, untuk bijaklah secara hukum. Jangan membuat suatu statement pernyataan-pernyataan yang membuat publik ragu,” ucap Budi.

     

  • Polda Metro Jaya Ungkap Upaya Penghambatan Kasus Roy Suryo Cs

    Polda Metro Jaya Ungkap Upaya Penghambatan Kasus Roy Suryo Cs

    Dok. TBN

    Jakarta. Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai tudingan adanya intervensi dalam penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma. Penyidikan dipastikan tetap bekerja sesuai koridor hukum dan tidak terpengaruh berbagai upaya yang dinilai dapat menghambat proses penyidikan.

    “Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat, atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, Senin (22/6/26).

    Menurutnya, penyidik tetap berpegang pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menangani perkara tersebut.

    “Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini,” ujarnya.

    Kombes Pol. Iman pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan edukasi terkait mekanisme hukum yang benar. Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan terhadap suatu perkara tidak disampaikan melalui narasi yang menyesatkan atau provokatif di media sosial.

    “Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoaks, atau yang sifatnya tidak benar,” ujar Kombes Pol. Iman.

  • Aksi Nyata Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan

    Aksi Nyata Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan

    Laut bukan sekadar hamparan air bagi masyarakat pesisir di Desa Bulutui, Kabupaten Minahasa Utara. Laut adalah napas, dapur, sekaligus masa depan bagi keluarga mereka. Namun, sadarkah kita bahwa laut yang memberi kehidupan ini juga menyimpan risiko yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi?

    Jumat (12/6/2026) lalu, suasana Kantor Desa Bulutui tampak berbeda. Sebanyak 65 nelayan setempat berkumpul, bukan untuk membahas hasil tangkapan, melainkan untuk menyimak pesan-pesan krusial terkait keselamatan dan keberlanjutan ekosistem laut yang disampaikan langsung oleh Tim Binmasair Ditpolairud Polda Sulut.

    Mengutamakan Keselamatan di Atas Segalanya

    Dipimpin oleh Kasi Binmas Air Ditpolairud Polda Sulut, AKP Thalib, kegiatan penyuluhan ini menyentuh aspek yang seringkali dianggap sepele namun fatal jika diabaikan: keselamatan pelayaran.

    Di tengah kondisi cuaca yang sering kali sulit diprediksi, AKP Thalib menekankan pentingnya disiplin nelayan sebelum melabuhkan kapal. Memastikan kelayakan mesin dan struktur kapal bukanlah formalitas, melainkan syarat mutlak. Tak lupa, penggunaan life jacket atau jaket pelampung menjadi poin yang terus diingatkan. Seringkali, nelayan merasa cukup dengan kemampuan berenang, padahal di tengah laut lepas, jaket pelampung adalah “asuransi” nyawa yang paling nyata.

    Laut Bukan “Tambang” yang Bisa Dirusak

    Bagian yang tak kalah penting dalam dialog tersebut adalah edukasi mengenai cara menangkap ikan yang bertanggung jawab. Tim Ditpolairud secara tegas mengingatkan kembali larangan keras penggunaan racun, potasium, hingga bom ikan.

    Kita semua tahu, bom ikan mungkin memberikan hasil instan, namun dampaknya adalah “kematian massal” bagi terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Merusak ekosistem laut sama saja dengan membunuh sumber mata pencaharian untuk generasi cucu kita nanti. Kesadaran akan hal ini adalah langkah awal menuju nelayan yang modern dan beretika.

     

    Salah satu sorotan menarik dalam kegiatan ini adalah sosialisasi mengenai perlindungan satwa langka. Perairan Sulawesi Utara adalah jalur migrasi penting bagi berbagai jenis penyu. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga keberadaan:

    Penyu Belimbing
    Penyu Tempayan
    Penyu Lekang
    Penyu Pipih
    Penyu Sisik
    Penyu Hijau
    Penyu-penyu ini adalah indikator kesehatan laut kita. Menjaga mereka berarti menjaga keseimbangan ekosistem yang nantinya justru akan menguntungkan para nelayan itu sendiri.

    Harapan dari Pesisir Likupang

    Apa yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui ini adalah pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan sekadar penegak hukum, tapi juga sebagai edukator dan mitra kerja.

    Melalui sinergi antara aparat dan nelayan, kita berharap laut kita tidak hanya menjadi sumber penghidupan hari ini, tetapi juga warisan yang tetap terjaga kelestariannya. Nelayan yang cerdas adalah nelayan yang sadar akan keselamatannya sendiri dan sadar akan masa depan lautnya.

    Semoga langkah kecil di Desa Bulutui ini menjadi percikan semangat bagi komunitas pesisir lainnya di seluruh pelosok Indonesia. Karena pada akhirnya, menjaga laut adalah cara terbaik kita untuk menjaga masa depan bangsa.

     

     

  • Aksi Nyata Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan

    Aksi Nyata Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan

    Laut bukan sekadar hamparan air bagi masyarakat pesisir di Desa Bulutui, Kabupaten Minahasa Utara. Laut adalah napas, dapur, sekaligus masa depan bagi keluarga mereka. Namun, sadarkah kita bahwa laut yang memberi kehidupan ini juga menyimpan risiko yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi?

    Jumat (12/6/2026) lalu, suasana Kantor Desa Bulutui tampak berbeda. Sebanyak 65 nelayan setempat berkumpul, bukan untuk membahas hasil tangkapan, melainkan untuk menyimak pesan-pesan krusial terkait keselamatan dan keberlanjutan ekosistem laut yang disampaikan langsung oleh Tim Binmasair Ditpolairud Polda Sulut.

    Mengutamakan Keselamatan di Atas Segalanya

    Dipimpin oleh Kasi Binmas Air Ditpolairud Polda Sulut, AKP Thalib, kegiatan penyuluhan ini menyentuh aspek yang seringkali dianggap sepele namun fatal jika diabaikan: keselamatan pelayaran.

    Di tengah kondisi cuaca yang sering kali sulit diprediksi, AKP Thalib menekankan pentingnya disiplin nelayan sebelum melabuhkan kapal. Memastikan kelayakan mesin dan struktur kapal bukanlah formalitas, melainkan syarat mutlak. Tak lupa, penggunaan life jacket atau jaket pelampung menjadi poin yang terus diingatkan. Seringkali, nelayan merasa cukup dengan kemampuan berenang, padahal di tengah laut lepas, jaket pelampung adalah “asuransi” nyawa yang paling nyata.

    Laut Bukan “Tambang” yang Bisa Dirusak

    Bagian yang tak kalah penting dalam dialog tersebut adalah edukasi mengenai cara menangkap ikan yang bertanggung jawab. Tim Ditpolairud secara tegas mengingatkan kembali larangan keras penggunaan racun, potasium, hingga bom ikan.

    Kita semua tahu, bom ikan mungkin memberikan hasil instan, namun dampaknya adalah “kematian massal” bagi terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Merusak ekosistem laut sama saja dengan membunuh sumber mata pencaharian untuk generasi cucu kita nanti. Kesadaran akan hal ini adalah langkah awal menuju nelayan yang modern dan beretika.

     

    Salah satu sorotan menarik dalam kegiatan ini adalah sosialisasi mengenai perlindungan satwa langka. Perairan Sulawesi Utara adalah jalur migrasi penting bagi berbagai jenis penyu. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga keberadaan:

    Penyu Belimbing
    Penyu Tempayan
    Penyu Lekang
    Penyu Pipih
    Penyu Sisik
    Penyu Hijau
    Penyu-penyu ini adalah indikator kesehatan laut kita. Menjaga mereka berarti menjaga keseimbangan ekosistem yang nantinya justru akan menguntungkan para nelayan itu sendiri.

    Harapan dari Pesisir Likupang

    Apa yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sulut di Desa Bulutui ini adalah pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan sekadar penegak hukum, tapi juga sebagai edukator dan mitra kerja.

    Melalui sinergi antara aparat dan nelayan, kita berharap laut kita tidak hanya menjadi sumber penghidupan hari ini, tetapi juga warisan yang tetap terjaga kelestariannya. Nelayan yang cerdas adalah nelayan yang sadar akan keselamatannya sendiri dan sadar akan masa depan lautnya.

    Semoga langkah kecil di Desa Bulutui ini menjadi percikan semangat bagi komunitas pesisir lainnya di seluruh pelosok Indonesia. Karena pada akhirnya, menjaga laut adalah cara terbaik kita untuk menjaga masa depan bangsa.

     

     

  • Respons Cepat KP. XV-102 Ditpolairud Polda Sulut Selamatkan Nelayan yang Mengalami Mati Mesin di Perairan Lembeh

    Respons Cepat KP. XV-102 Ditpolairud Polda Sulut Selamatkan Nelayan yang Mengalami Mati Mesin di Perairan Lembeh

    BITUNG — Aksi sigap ditunjukkan oleh personel KP. XV-102 milik Ditpolairud Polda Sulawesi Utara saat menjalankan tugas patroli rutin di perairan Lembeh, tepatnya di sekitar kawasan Batu Angus, Kelurahan Kasawari, Kota Bitung. Tim yang diawaki oleh Komandan Kapal Aipda Reyfland Gandaria bersama ABK Brigpol Ahmad Husain Hasan berhasil memberikan pertolongan kepada seorang nelayan yang terombang-ambing akibat mesin perahu yang mati total.

    Nelayan yang diketahui bernama Jendly Manompode (30), warga sekitar SMP 12, mulanya sedang menjalankan aktivitas mencari ikan seperti biasa. Namun, di tengah laut, perahu yang ia gunakan tiba-tiba mengalami kendala teknis yakni mati mesin. Kondisi ini membuat Jendly tidak dapat melanjutkan perjalanan maupun kembali ke daratan secara mandiri.

    Beruntung, di saat yang bersamaan, KP. XV-102 sedang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk melaksanakan patroli keamanan laut. Melihat petugas yang sedang berpatroli, nelayan tersebut segera melambaikan tangan dan memanggil petugas untuk meminta bantuan.

     

    Tanpa membuang waktu, personel KP. XV-102 segera mendekat dan memberikan respons cepat terhadap situasi tersebut. Berkat bantuan petugas, perahu nelayan berhasil dievakuasi dengan aman dan Jendly dapat kembali ke daratan dengan selamat.

    Wujud Kepedulian Polri bagi Masyarakat Pesisir

    Kegiatan evakuasi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen dan kepedulian Ditpolairud Polda Sulut terhadap keselamatan masyarakat pesisir. Keberadaan petugas kepolisian di perairan tidak hanya ditujukan untuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Sulawesi Utara.

    Aksi ini menjadi pengingat pentingnya kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja dengan risiko tinggi di lautan. Melalui kesiapsiagaan patroli seperti yang dilakukan oleh KP. XV-102, diharapkan keamanan dan keselamatan di perairan Sulawesi Utara dapat terus terjaga dengan baik.

     

     

  • Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo & Dokter Tifa, Berkas Kasus Sudah P21

    Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo & Dokter Tifa, Berkas Kasus Sudah P21


    Jakarta – Polda Metro Jaya membenarkan soal penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) terkait, tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Polda Metro Jaya menyampaikan penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa ini merupakan kelanjutan dari proses penanganan kasus yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Sebagai penegasan penangkapan ini bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses yang telah berjalan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan,” kata Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

     

    Dalam tahapan ini, kejaksaan juga telah menyatakan alat bukti telah lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh dengan ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

    “Dengan demikian langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Budi.

    Budi Hermanto menegaskan penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa ini tidak ditujukan kepada pribadi atau pandangan seseorang.

    “Melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana,” imbuhnya.

    Polda Metro Jaya memastikan proses penanganan kasus berjalan profesional, proporsional, dan terukur.

    “Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis, penangkapan adalah bagian proses hukum yang sah dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,” kata Budi Hermanto.

    Sebelumnya, pengacara mengatakan Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Pengacara menyebut Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Hari ini, Jum’at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus Selestinus kepada wartawan,Jumat (19/6).