Blog

  • Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026

    Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026


    Jakarta – Pemerintah memprediksi Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri menggelar Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan161 ribu personel gabungan dari berbagai instansi terkait.
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Pihaknya akan menerapkan kebijakan rekayasa lalin sesuai sesuai indikator data lalu lintas tersebut.

    “Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur,” kata Dedi saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

    Polri Kawal Harga Pangan Jelang Lebaran, Siap Tindak Tegas Jika Ada Anomali
    Dedi memastikan setiap kebijakan lalu lintas yang diambil akan disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi setidaknya dilakukan 2 jam sebelum eksekusi.

    “Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka,” ujarnya.

    Sementara, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh. Sebanyak 10 ruas tol fungsional di Jawa-Sumatera disiagakan.

    “Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak,” ungkap AHY.

    Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. Sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga.

    Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.

    Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman.

  • Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026

    Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026


    Jakarta – Pemerintah memprediksi Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri menggelar Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan161 ribu personel gabungan dari berbagai instansi terkait.
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Pihaknya akan menerapkan kebijakan rekayasa lalin sesuai sesuai indikator data lalu lintas tersebut.

    “Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur,” kata Dedi saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

    Polri Kawal Harga Pangan Jelang Lebaran, Siap Tindak Tegas Jika Ada Anomali
    Dedi memastikan setiap kebijakan lalu lintas yang diambil akan disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi setidaknya dilakukan 2 jam sebelum eksekusi.

    “Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka,” ujarnya.

    Sementara, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh. Sebanyak 10 ruas tol fungsional di Jawa-Sumatera disiagakan.

    “Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak,” ungkap AHY.

    Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. Sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga.

    Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.

    Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman.

  • Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026

    Wakapolri Jelaskan Strategi Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik 2026


    Jakarta – Pemerintah memprediksi Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri menggelar Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan161 ribu personel gabungan dari berbagai instansi terkait.
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Pihaknya akan menerapkan kebijakan rekayasa lalin sesuai sesuai indikator data lalu lintas tersebut.

    “Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur,” kata Dedi saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

    Polri Kawal Harga Pangan Jelang Lebaran, Siap Tindak Tegas Jika Ada Anomali
    Dedi memastikan setiap kebijakan lalu lintas yang diambil akan disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi setidaknya dilakukan 2 jam sebelum eksekusi.

    “Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka,” ujarnya.

    Sementara, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh. Sebanyak 10 ruas tol fungsional di Jawa-Sumatera disiagakan.

    “Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak,” ungkap AHY.

    Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. Sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga.

    Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.

    Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman.

  • Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri Instruksikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Narkoba: Jangan Ragu Pecat!
    ​Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan tegas terkait oknum kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Beliau menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum tersebut dan menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi mereka yang terbukti bersalah

  • Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri Instruksikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Narkoba: Jangan Ragu Pecat!
    ​Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan tegas terkait oknum kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Beliau menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum tersebut dan menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi mereka yang terbukti bersalah

  • Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri : Anggota Terlibat Narkoba, Jangan Ragu .. Pecat !

    Kapolri Instruksikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Narkoba: Jangan Ragu Pecat!
    ​Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan tegas terkait oknum kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Beliau menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum tersebut dan menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi mereka yang terbukti bersalah

  • Buka Puasa TNI-Polri, Kapolri Ajak Kawal Kebijakan Strategis Presiden Prabowo

    Buka Puasa TNI-Polri, Kapolri Ajak Kawal Kebijakan Strategis Presiden Prabowo


    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Buka Puasa Bersama TNI-Polri. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri untuk mengawal kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian situasi global.
    Acara digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Hadir jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan (Mehhan) Sjafrie Sjamsoedin, Ketua Komisi I DPR RI periode 2024-2029 Utut Adianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih hingga jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan kondisi global yang tengah memprihatinkan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menyoroti konflik Israel-Amerika dan Iran yang meluas hingga berdampak langsung pada fluktuasi harga minyak dunia.

    Jenderal Sigit menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus angka di atas USD 110 per barel sebagai dampak serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut.

    “Jika ini terus dibiarkan tanpa kendali dan harga minyak terus meningkat, kekuatan fiskal kita akan sangat berat menahan subsidi BBM. Imbasnya bisa terjadi lonjakan harga dan inflasi yang mengganggu program pembangunan,” ujar Jenderal Sigit.

    Menyikapi tantangan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa TNI dan Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal program-program kemandirian yang dicanangkan Presiden Prabowo. Mulai dari hilirisasi industri otomotif dan pertahanan, hingga swasembada pangan dan energi terbarukan.

    “Pemerintah terus mendorong kemandirian agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. TNI dan Polri wajib mengawal dan mengamankan program-program tersebut, termasuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif melalui stabilitas keamanan dan politik,” tegasnya.

    Jenderal Sigit juga memberikan pesan kuat mengenai sejarah panjang bangsa Indonesia yang pernah pecah belah akibat politik devide et impera. Ia mengingatkan bahwa keberagaman bangsa harus dijaga dengan kekompakan TNI-Polri sebagai ujung tombak Sishankamrata.

    “Pilihan kita adalah bersatu dalam kebinekaan, atau kita akan terpecah belah dan mengalami kemunduran. Sinergitas, soliditas, dan kekompakan TNI-Polri bersama masyarakat adalah kunci agar kita sanggup melewati masa-masa krisis dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuh Jenderal Sigit.

  • Buka Puasa TNI-Polri, Kapolri Ajak Kawal Kebijakan Strategis Presiden Prabowo

    Buka Puasa TNI-Polri, Kapolri Ajak Kawal Kebijakan Strategis Presiden Prabowo


    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Buka Puasa Bersama TNI-Polri. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri untuk mengawal kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian situasi global.
    Acara digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Hadir jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan (Mehhan) Sjafrie Sjamsoedin, Ketua Komisi I DPR RI periode 2024-2029 Utut Adianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih hingga jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan kondisi global yang tengah memprihatinkan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menyoroti konflik Israel-Amerika dan Iran yang meluas hingga berdampak langsung pada fluktuasi harga minyak dunia.

    Jenderal Sigit menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus angka di atas USD 110 per barel sebagai dampak serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut.

    “Jika ini terus dibiarkan tanpa kendali dan harga minyak terus meningkat, kekuatan fiskal kita akan sangat berat menahan subsidi BBM. Imbasnya bisa terjadi lonjakan harga dan inflasi yang mengganggu program pembangunan,” ujar Jenderal Sigit.

    Menyikapi tantangan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa TNI dan Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal program-program kemandirian yang dicanangkan Presiden Prabowo. Mulai dari hilirisasi industri otomotif dan pertahanan, hingga swasembada pangan dan energi terbarukan.

    “Pemerintah terus mendorong kemandirian agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. TNI dan Polri wajib mengawal dan mengamankan program-program tersebut, termasuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif melalui stabilitas keamanan dan politik,” tegasnya.

    Jenderal Sigit juga memberikan pesan kuat mengenai sejarah panjang bangsa Indonesia yang pernah pecah belah akibat politik devide et impera. Ia mengingatkan bahwa keberagaman bangsa harus dijaga dengan kekompakan TNI-Polri sebagai ujung tombak Sishankamrata.

    “Pilihan kita adalah bersatu dalam kebinekaan, atau kita akan terpecah belah dan mengalami kemunduran. Sinergitas, soliditas, dan kekompakan TNI-Polri bersama masyarakat adalah kunci agar kita sanggup melewati masa-masa krisis dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuh Jenderal Sigit.

  • Menko Polkam Djamari Chaniago Seolah Polisi Tidak Melakukan Apa Apa

    Menko Polkam Djamari Chaniago Seolah Polisi Tidak Melakukan Apa Apa

    Menko Polkam Djamari Chaniago Seolah Polisi Tidak Melakukan Apa Apa
    Menko Polkam Djamari Chaniago membela Polri, menyatakan bahwa meskipun publik sering menganggap polisi tidak melakukan apa-apa,

    kenyataannya anggota telah bekerja keras siang malam, bahkan tidak cuti, untuk melayani masyarakat. Sorotan tajam masyarakat kerap mengabaikan dedikasi dan banting tulang aparat di lapangan.

    Berikut poin-poin penting terkait narasi tersebut:
    • Pembelaan Menko Polkam: Djamari menegaskan agar anggota Polri tidak berkecil hati atau kecewa atas anggapan publik dan meminta mereka membuktikannya dengan terus melayani.
    • Kinerja Dilapangan: Anggota polisi diklaim bekerja tanpa kenal cuti, termasuk saat hari raya, untuk menjaga keamanan.
    • Konteks Sorotan: Sorotan publik yang deras seolah polisi “tidak becus” atau “tidak bekerja” sering kali didasarkan pada ketidaktahuan atas upaya maksimal yang telah dilakukan.
    Pernyataan ini muncul sebagai upaya memberikan dukungan moral kepada institusi Polri di tengah ketatnya pengawasan masyarakat
  • Menko Polkam Djamari Chaniago Seolah Polisi Tidak Melakukan Apa Apa

    Menko Polkam Djamari Chaniago Seolah Polisi Tidak Melakukan Apa Apa
    Menko Polkam Djamari Chaniago membela Polri, menyatakan bahwa meskipun publik sering menganggap polisi tidak melakukan apa-apa,

    kenyataannya anggota telah bekerja keras siang malam, bahkan tidak cuti, untuk melayani masyarakat. Sorotan tajam masyarakat kerap mengabaikan dedikasi dan banting tulang aparat di lapangan.

    Berikut poin-poin penting terkait narasi tersebut:
    • Pembelaan Menko Polkam: Djamari menegaskan agar anggota Polri tidak berkecil hati atau kecewa atas anggapan publik dan meminta mereka membuktikannya dengan terus melayani.
    • Kinerja Dilapangan: Anggota polisi diklaim bekerja tanpa kenal cuti, termasuk saat hari raya, untuk menjaga keamanan.
    • Konteks Sorotan: Sorotan publik yang deras seolah polisi “tidak becus” atau “tidak bekerja” sering kali didasarkan pada ketidaktahuan atas upaya maksimal yang telah dilakukan.
    Pernyataan ini muncul sebagai upaya memberikan dukungan moral kepada institusi Polri di tengah ketatnya pengawasan masyarakat