Kategori: Berita Utama

SEJUKKAN RAMADHAN, POLDA METRO JAYA KEDEPANKAN PENDEKATAN HUMANIS DAN TIM SHOLAWAT DALAM PELAYANAN PENYAMPAIAN ASPIRASI

JAKARTA – Pemandangan menyejukkan terlihat dalam pengamanan pelayanan penyampaian aspirasi oleh berbagai elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (4/3). Memasuki bulan suci Ramadhan, Polda Metro Jaya menerapkan pola pengamanan progresif yang jauh dari kesan kaku. Alih-alih barikade yang intimidatif, para personel yang bertugas tampil religius dengan mengenakan peci dan syal bagi polisi laki-laki, serta jilbab bagi Polwan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhidmatan bulan puasa.

Langkah inovatif ini diperkuat dengan hadirnya Tim Sholawat Polda Metro Jaya yang bertugas sebagai tim negosiator di garda terdepan. Dialog persuasif yang dibawakan oleh tim negosiator ini menggantikan instruksi-instruksi keras, menciptakan atmosfer dialogis yang tenang antara aparat dan massa aksi. Pendekatan ini merupakan wujud nyata instruksi Kapolda Metro Jaya untuk senantiasa mengedepankan perlindungan, sisi humanis, serta penghormatan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap giat pelayanan masyarakat.

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa prosedur pengamanan hari ini dilakukan dengan standar keselamatan ketat namun tetap lembut secara persuasif. Seluruh personel yang terlibat dipastikan tidak diperbolehkan membawa senjata api (senpi) maupun peluru tajam. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara yang sedang menunaikan hak konstitusionalnya di muka umum.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi seluruh elemen masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan, kami mengharapkan suasana yang lebih sejuk, damai penuh toleransi. Kami menerjunkan personel dengan atribut religi dan tim sholawat agar komunikasi dengan massa aksi terjalin lebih harmonis dan tetap dalam koridor saling menghormati,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (4/3).

Polda Metro Jaya juga terus memberikan imbauan secara persuasif agar peserta aksi tetap tertib dalam menyampaikan poin-poin aspirasinya. Pihak kepolisian menitipkan pesan agar massa tetap menjaga fasilitas umum serta menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya yang tengah menjalankan ibadah puasa. Kolaborasi antara kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dan pelayanan humanis dari Polri terbukti mampu menjaga situasi tetap kondusif tanpa gesekan berarti.

Pelayanan pengamanan berbasis religi tersebut mendapat apresiasi positif karena dinilai efektif menurunkan tensi ketegangan di lapangan. Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan bahwa pola pengamanan progresif ini akan terus dipertahankan sebagai standar pelayanan Polda Metro Jaya dalam mengawal demokrasi yang sehat di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Polda Metro Kerahkan Polisi Berpeci-Tim Shalawat Kawal Demo Selama Ramadan

Jakarta – Polda Metro Jaya memberikan pelayanan berbeda dalam mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta saat bulan Ramadan. Petugas kini dibekali dengan penampilan religius.
Alih-alih menggunakan barikade, personel menggunakan peci dan syal bagi polisi laki-laki, serta jilbab bagi polisi wanita. Langkah ini diperkuat dengan hadirnya tim shalawat Polda Metro Jaya yang bertugas sebagai tim negosiator di garda terdepan.

Mereka bertugas untuk melakukan dialog persuasif, menciptakan atmosfer dialogis yang tenang antara aparat dan massa aksi. Pendekatan ini merupakan instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri untuk mengedepankan perlindungan, dan penghormatan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kegiatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan prosedur pengamanan dilakukan dengan standar keselamatan ketat, namun tetap persuasif. Seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata api (senpi) maupun peluru tajam untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh peserta aksi.

Polda Metro Jaya mengimbau agar peserta aksi tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Pihak kepolisian berpesan agar massa tetap menjaga fasilitas umum serta menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya yang tengah menjalankan ibadah puasa.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi seluruh elemen masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan, kami mengharapkan suasana yang lebih sejuk, damai penuh toleransi. Kami menerjunkan personel dengan atribut religi dan tim shalawat agar komunikasi dengan massa aksi terjalin lebih harmonis dan tetap dalam koridor saling menghormati,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Budi Hermanto menambahkan bahwa pengamanan ini akan terus dipertahankan sebagai standar pelayanan Polda Metro Jaya dalam mengawal demokrasi yang sehat di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Polda Metro Kerahkan Polisi Berpeci-Tim Shalawat Kawal Demo Selama Ramadan

Jakarta – Polda Metro Jaya memberikan pelayanan berbeda dalam mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta saat bulan Ramadan. Petugas kini dibekali dengan penampilan religius.
Alih-alih menggunakan barikade, personel menggunakan peci dan syal bagi polisi laki-laki, serta jilbab bagi polisi wanita. Langkah ini diperkuat dengan hadirnya tim shalawat Polda Metro Jaya yang bertugas sebagai tim negosiator di garda terdepan.

Mereka bertugas untuk melakukan dialog persuasif, menciptakan atmosfer dialogis yang tenang antara aparat dan massa aksi. Pendekatan ini merupakan instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri untuk mengedepankan perlindungan, dan penghormatan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kegiatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan prosedur pengamanan dilakukan dengan standar keselamatan ketat, namun tetap persuasif. Seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata api (senpi) maupun peluru tajam untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh peserta aksi.

Polda Metro Jaya mengimbau agar peserta aksi tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Pihak kepolisian berpesan agar massa tetap menjaga fasilitas umum serta menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya yang tengah menjalankan ibadah puasa.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi seluruh elemen masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan, kami mengharapkan suasana yang lebih sejuk, damai penuh toleransi. Kami menerjunkan personel dengan atribut religi dan tim shalawat agar komunikasi dengan massa aksi terjalin lebih harmonis dan tetap dalam koridor saling menghormati,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Budi Hermanto menambahkan bahwa pengamanan ini akan terus dipertahankan sebagai standar pelayanan Polda Metro Jaya dalam mengawal demokrasi yang sehat di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Polda Metro Jaya Beri Panduan Untuk  Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Polda Metro Jaya Edukasi Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Jakarta — Polda Metro Jaya membagikan panduan edukatif kepada masyarakat terkait cara aman dan cerdas menghadapi debt collector atau yang kerap disebut mata elang, khususnya dalam situasi penagihan kredit kendaraan bermotor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik ketika didatangi penagih utang. Sikap tenang dan memahami hak hukum menjadi kunci utama untuk mencegah tindakan penyitaan sepihak.

1. Tetap Tenang dan Temui di Tempat Terbuka

ADVERTISEMENT

Langkah pertama yang disarankan adalah tetap tenang. Apabila didatangi debt collector, temuilah di tempat umum atau area terbuka. Hindari menerima mereka di dalam rumah untuk mencegah intimidasi maupun penyitaan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas.

Bertemu di ruang terbuka juga memberikan rasa aman serta meminimalkan potensi tekanan psikologis.

2. Periksa Dokumen dan Legalitas

Masyarakat berhak meminta dan memeriksa dokumen resmi yang dibawa debt collector, antara lain:

Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
Identitas resmi petugas penagihan
Dokumen perjanjian kredit terkait

Jika debt collector tidak dapat menunjukkan dokumen resmi, masyarakat berhak menolak penyerahan kendaraan.

3. Penyitaan Tidak Boleh Sepihak

Perlu dipahami bahwa penyitaan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa di jalan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia harus melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terjadi intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan, masyarakat dapat segera:

Menghubungi kantor polisi terdekat
Mencatat identitas petugas penagihan
Mendokumentasikan kejadian sebagai bukti
4. Utamakan Penyelesaian Secara Resmi

Jika memang terdapat tunggakan, sebaiknya masyarakat berkomunikasi langsung dengan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran.

Pentingnya Literasi Hukum

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak menjadi korban praktik penagihan yang melanggar aturan.

 

 

Polda Metro Jaya Beri Panduan Untuk  Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Polda Metro Jaya Edukasi Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Jakarta — Polda Metro Jaya membagikan panduan edukatif kepada masyarakat terkait cara aman dan cerdas menghadapi debt collector atau yang kerap disebut mata elang, khususnya dalam situasi penagihan kredit kendaraan bermotor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik ketika didatangi penagih utang. Sikap tenang dan memahami hak hukum menjadi kunci utama untuk mencegah tindakan penyitaan sepihak.

1. Tetap Tenang dan Temui di Tempat Terbuka

ADVERTISEMENT

Langkah pertama yang disarankan adalah tetap tenang. Apabila didatangi debt collector, temuilah di tempat umum atau area terbuka. Hindari menerima mereka di dalam rumah untuk mencegah intimidasi maupun penyitaan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas.

Bertemu di ruang terbuka juga memberikan rasa aman serta meminimalkan potensi tekanan psikologis.

2. Periksa Dokumen dan Legalitas

Masyarakat berhak meminta dan memeriksa dokumen resmi yang dibawa debt collector, antara lain:

Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
Identitas resmi petugas penagihan
Dokumen perjanjian kredit terkait

Jika debt collector tidak dapat menunjukkan dokumen resmi, masyarakat berhak menolak penyerahan kendaraan.

3. Penyitaan Tidak Boleh Sepihak

Perlu dipahami bahwa penyitaan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa di jalan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia harus melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terjadi intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan, masyarakat dapat segera:

Menghubungi kantor polisi terdekat
Mencatat identitas petugas penagihan
Mendokumentasikan kejadian sebagai bukti
4. Utamakan Penyelesaian Secara Resmi

Jika memang terdapat tunggakan, sebaiknya masyarakat berkomunikasi langsung dengan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran.

Pentingnya Literasi Hukum

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak menjadi korban praktik penagihan yang melanggar aturan.

 

 

Polda Metro Jaya Edukasi Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Polda Metro Jaya Edukasi Masyarakat: Langkah Cerdas Hadapi Debt Collector dan Cegah Penyitaan Sepihak

Jakarta — Polda Metro Jaya membagikan panduan edukatif kepada masyarakat terkait cara aman dan cerdas menghadapi debt collector atau yang kerap disebut mata elang, khususnya dalam situasi penagihan kredit kendaraan bermotor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik ketika didatangi penagih utang. Sikap tenang dan memahami hak hukum menjadi kunci utama untuk mencegah tindakan penyitaan sepihak.

1. Tetap Tenang dan Temui di Tempat Terbuka

ADVERTISEMENT

Langkah pertama yang disarankan adalah tetap tenang. Apabila didatangi debt collector, temuilah di tempat umum atau area terbuka. Hindari menerima mereka di dalam rumah untuk mencegah intimidasi maupun penyitaan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas.

Bertemu di ruang terbuka juga memberikan rasa aman serta meminimalkan potensi tekanan psikologis.

2. Periksa Dokumen dan Legalitas

Masyarakat berhak meminta dan memeriksa dokumen resmi yang dibawa debt collector, antara lain:

Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
Identitas resmi petugas penagihan
Dokumen perjanjian kredit terkait

Jika debt collector tidak dapat menunjukkan dokumen resmi, masyarakat berhak menolak penyerahan kendaraan.

3. Penyitaan Tidak Boleh Sepihak

Perlu dipahami bahwa penyitaan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa di jalan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia harus melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terjadi intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan, masyarakat dapat segera:

Menghubungi kantor polisi terdekat
Mencatat identitas petugas penagihan
Mendokumentasikan kejadian sebagai bukti
4. Utamakan Penyelesaian Secara Resmi

Jika memang terdapat tunggakan, sebaiknya masyarakat berkomunikasi langsung dengan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran.

Pentingnya Literasi Hukum

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak menjadi korban praktik penagihan yang melanggar aturan.

 

 

Polda Sumsel dan Kementerian Imigrasi Perkuat Pengawasan Narkotika di Lapas

Polda Sumatera Selatan memperkuat sinergi strategis bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah ini dibahas dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Palembang, Kamis (26/2).

Kegiatan tersebut menjadi respons atas tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika yang dinilai berpotensi tetap mengendalikan jaringan kejahatan dari balik penjara. Kondisi ini memerlukan langkah terpadu dan penguatan koordinasi lintas institusi untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Dalam pertemuan itu, kedua institusi sepakat memperkuat pertukaran data intelijen, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta memperketat pengawasan terhadap komunikasi ilegal yang berpotensi digunakan untuk mengendalikan jaringan narkotika. Selain itu, pengamanan dalam proses pemindahan narapidana berisiko tinggi juga menjadi perhatian utama guna mencegah potensi gangguan keamanan.

 

Evaluasi turut dilakukan terhadap penanganan kerusuhan di Lapas Musi Rawas. Sebagai langkah antisipasi, narapidana yang terlibat telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan guna mencegah eskalasi lanjutan serta memutus potensi pengaruh terhadap jaringan yang lebih luas.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Polda Sumsel bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah serta menekan peredaran narkotika, khususnya yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Sumatera Selatan.

 

 

Polda Sumsel dan Kementerian Imigrasi Perkuat Pengawasan Narkotika di Lapas

Polda Sumatera Selatan memperkuat sinergi strategis bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah ini dibahas dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Palembang, Kamis (26/2).

Kegiatan tersebut menjadi respons atas tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika yang dinilai berpotensi tetap mengendalikan jaringan kejahatan dari balik penjara. Kondisi ini memerlukan langkah terpadu dan penguatan koordinasi lintas institusi untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Dalam pertemuan itu, kedua institusi sepakat memperkuat pertukaran data intelijen, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta memperketat pengawasan terhadap komunikasi ilegal yang berpotensi digunakan untuk mengendalikan jaringan narkotika. Selain itu, pengamanan dalam proses pemindahan narapidana berisiko tinggi juga menjadi perhatian utama guna mencegah potensi gangguan keamanan.

 

Evaluasi turut dilakukan terhadap penanganan kerusuhan di Lapas Musi Rawas. Sebagai langkah antisipasi, narapidana yang terlibat telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan guna mencegah eskalasi lanjutan serta memutus potensi pengaruh terhadap jaringan yang lebih luas.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Polda Sumsel bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah serta menekan peredaran narkotika, khususnya yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Sumatera Selatan.

 

 

Gelar Program BELIDA, Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Gerakan Indonesia ASRI

OGAN ILIR – Polda Sumatera Selatan menggelar Program *BELIDA (Bersih Lingkungan dan ASRI) sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)*. Kegiatan berlangsung di *Terminal Timbangan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir*, Sabtu (28/2/2026), diawali apel kesiapan dan dilanjutkan aksi penataan lingkungan.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Sumsel **Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.*, didampingi Wakapolda Sumsel *Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.* serta seluruh pejabat utama Polda Sumsel. Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir, antara lain *Gubernur Sumsel H. Herman Deru*, *Kapoksahli Brigjen TNI Junaidi M, S.Sos., M.Si.*, *Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom.*, Ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir *Eko Asnan*, Pabung Kodim 0402 *Mayor Cba. Ridwan Rohim*, Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir *Paul Dera Brata Sinulingga, S.H.*, serta Ketua Pengadilan Negeri *Dody Rahmanto, S.H., M.H.*

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel ASRI yang meliputi penghormatan pasukan, laporan komandan apel, amanat pimpinan apel, pembacaan doa, hingga foto bersama. Setelah apel, personel gabungan bergerak melaksanakan kegiatan lapangan berupa *pembersihan lingkungan,* *penataan drainase*, *penertiban rumput liar*, serta *penanganan jalan rusak atau berlubang* pada titik sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menegaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI mendukung program Asta Cita Indonesia Asri “Hari ini kita menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Kapolda Sumsel.

Kapolda menjelaskan, Polda Sumsel memberi identitas lokal pada gerakan tersebut melalui ikon Belida. “Di Sumatera Selatan kita memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ikan Belida yang kita jadikan ikon untuk menciptakan nuansa yang berbeda, yaitu melaksanakan kegiatan bersih lingkungan dan ASRI di Sumatera Selatan, untuk mendukung program Bapak Presiden, selain itu kegiatan ini juga menunjukkan sinergitas Forkopimda baik di tingkat pimpinan provinsi

Gelar Program BELIDA, Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Gerakan Indonesia ASRI

OGAN ILIR – Polda Sumatera Selatan menggelar Program *BELIDA (Bersih Lingkungan dan ASRI) sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)*. Kegiatan berlangsung di *Terminal Timbangan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir*, Sabtu (28/2/2026), diawali apel kesiapan dan dilanjutkan aksi penataan lingkungan.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Sumsel **Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.*, didampingi Wakapolda Sumsel *Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.* serta seluruh pejabat utama Polda Sumsel. Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir, antara lain *Gubernur Sumsel H. Herman Deru*, *Kapoksahli Brigjen TNI Junaidi M, S.Sos., M.Si.*, *Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom.*, Ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir *Eko Asnan*, Pabung Kodim 0402 *Mayor Cba. Ridwan Rohim*, Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir *Paul Dera Brata Sinulingga, S.H.*, serta Ketua Pengadilan Negeri *Dody Rahmanto, S.H., M.H.*

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel ASRI yang meliputi penghormatan pasukan, laporan komandan apel, amanat pimpinan apel, pembacaan doa, hingga foto bersama. Setelah apel, personel gabungan bergerak melaksanakan kegiatan lapangan berupa *pembersihan lingkungan,* *penataan drainase*, *penertiban rumput liar*, serta *penanganan jalan rusak atau berlubang* pada titik sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menegaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI mendukung program Asta Cita Indonesia Asri “Hari ini kita menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Kapolda Sumsel.

Kapolda menjelaskan, Polda Sumsel memberi identitas lokal pada gerakan tersebut melalui ikon Belida. “Di Sumatera Selatan kita memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ikan Belida yang kita jadikan ikon untuk menciptakan nuansa yang berbeda, yaitu melaksanakan kegiatan bersih lingkungan dan ASRI di Sumatera Selatan, untuk mendukung program Bapak Presiden, selain itu kegiatan ini juga menunjukkan sinergitas Forkopimda baik di tingkat pimpinan provinsi