Polda Metro Jaya Tegaskan Satgas Anti Tawuran Tak Ada Batas Waktu Meski Operasi Pekat Jaya Selesai
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto memastikan kegiatan Operasi Pekat Jaya 2026 telah berakhir.
Tapi, langkah preventif dan represif oleh pihaknya tetap dilakukan. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Tawuran.
“Kegiatan operasi Pekat Jaya 2026 dinyatakan selesai kemarin. Tetapi, upaya-upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan pembentukan satuan tugas (satgas) anti tawuran yang dibentuk Kapolda Metro Jaya tidak ada batas waktu,” katanya dalam konferesi persnya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026), dipantau dari Breaking News KompasTV.
Budi mengatakan Polda Metro Jaya berkomitmen membuat wilayah DKI Jakarta aman dan zero dari tawuran.
“Kami memberikan perhatian khusus terkait tentang fenomena tawuran dan kekerasan jalanan ini memberikan impact (pengaruh) yang tidak baik dalam kondisi keselamatan, kondisi masa depan anak-anak dan remaja,” ujarnya.
Budi lantas mengungkap hasil kegiatan Operasi Pekat Jaya 2026 yang digelar selama 15 hari dari 28 Januari hingga 11 Februari 2026.
“Dalam pelaksanaan operasi secara keseluruhan, Polda Metro Jaya menangani 772 kasus,” tuturnya.
“Mengamankan 937 orang, terhadap para pelaku sebanyak 487 dilakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan 450 orang dilakukan pembinaan.”
Budi mengungkapkan Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari senjata tajam sampai narkotika dari hasil Operasi Pekat Jaya 2026.
“Ada 225.280 butir obat terlarang, 20.802 botol minuman keras, dan 572 petasan. Kemudian, untuk narkotika, diamankan 11.422,03 gram sabu, 40.492,8 gram ganja, termasuk barang bukti lainnya berupa tembakau sintetis, serbuk ekstasi,” ujarnya.
Budi mengungkapkan pihaknya juga mengamankan uang tunai sebesar Rp23.683.000 dalam Operasi Pekat Jaya.
Menurut Budi, dengan diamankannya sejumlah narkotika oleh pihaknya, maka telah menyelamatkan ratusan ribu generasi penerus bangsa.
Selain menggelar Operasi Pekat Jaya 2026, kata Budi, Polda Metro Jaya tetap melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan periode yang sama.
“Mencatat 603 orang diamankan dari 388 kasus, terdiri dari 158 orang ditindaklanjuti atau diproses secara hukum, dan 445 orang dilakukan pembinaan,” ucapnya.
Adapun barang bukti yang diamankan dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan itu termasuk di antaranya 99.919 butir obat terlarang, 2.948 botol miras, serta sejumlah barang bukti lainnya dan uang tunai Rp12.337.
Budi menuturkan, hasil Operasi Pekat Jaya 2026 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan itu secara total ada 1.160 kasus yang ditangani, terdiri atas 772 kasus hasil operasi dan 388 kasus dari kegiatan rutin yang ditingkatkan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Pekat Jaya 2026 mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan Operasi Pekat Jaya akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Hari ini Polda Metro Jaya telah melaksanakan gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Pekat Jaya tahun 2026,” kata dia, Rabu, dipantau dari Breaking News Kompas TV.
“Yang mana operasi ini akan dilaksanakan dari mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2026, yang akan kita gelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.”
Operasi Pekat Jaya 2026 melibatkan 975 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan jajaran Polres.
“Juga mungkin dari Pak Pangdam dan juga dari personel dari Gubernur DKI Jakarta,” tuturnya.
Asep mengatakan Operasi Pekat Jaya 2026 bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang lebih aman, damai, dan kondusif menjelang bulan suci Ramadan.
Ia mengungkap sasaran utama yang difokuskan adalah penanggulangan terjadinya aksi-aksi tawuran, aksi geng motor, premanisme, dan peredaran miras serta obat-obatan terlarang.
“Ada juga dalam hal penggunaan petasan, serta adanya balapan liar, serta berbagai bentuk kegiatan lainnya akan kita antisipasi bersama,” ucapnya.
Polda Metro Jaya, kata Asep, akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Namun, tetap humanis, profesional, terukur, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
